Komentar
 |
| foto:istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA - Penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai diwarnai dinamika setelah rapat formatur pertama digelar. Salah satu persoalan yang mencuat adalah munculnya nama Lukman Edy sebagai sosok yang disodorkan Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk menduduki posisi Sekretaris Jenderal.
Langkah tersebut kemudian memunculkan beragam respons. Ada yang melihatnya sebagai keputusan berdasarkan pengalaman dan kapasitas, namun ada pula yang mengaitkannya dengan kepentingan politik. Narasi “PKB come back” pun disebut ikut beredar setelah nama Lukman Edy muncul dalam pembahasan.
Bagi HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, persoalan tersebut seharusnya tidak dibaca sesederhana itu. Ia menilai pilihan Gus Kikin terhadap Lukman Edy mempunyai alasan yang cukup jelas, terutama jika dilihat dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki.
Lukman Edy bukan nama baru dalam pemerintahan maupun organisasi. Ia pernah dipercaya menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Pengalaman tersebut, menurut Gus Lilur, justru bisa menjadi modal ketika harus mengelola organisasi sebesar PBNU.
“Dengan menyodorkan dua fakta obyektif egaliter: profesional-mumpuni dan keterwakilan wilayah,” ujar Gus Lilur.
Ia juga menyebut Lukman Edy selama ini memiliki pengalaman dalam kerja-kerja lapangan bersama Gus Kikin. Karena itu, menurutnya, tidak aneh apabila ketua umum terpilih mempertimbangkan orang yang sudah memahami cara kerja dan agenda yang ingin dijalankannya.
“Padahal semua orang di NU tahu bahwa LE alias Lukman Edy adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” katanya.
Gus Lilur melihat hubungan kerja tersebut semestinya tidak langsung ditarik menjadi persoalan politik. Apalagi, kata dia, latar belakang seseorang tidak seharusnya menutup penilaian terhadap kapasitasnya.
Dari sinilah ia mempertanyakan munculnya isu “PKB come back”. Menurut Gus Lilur, kekecewaan yang muncul setelah rapat formatur kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi.
“Kekecewaan itu kemudian menimbulkan api. Entah siapa yang bikin api, lantas timbullah asap fitnah ala gosip murahan: PKB come back,” ujarnya.
Namun, bagi Gus Lilur, ada persoalan lain yang justru lebih penting untuk diperhatikan dalam penyusunan kepengurusan PBNU. Ia menyoroti soal keterwakilan daerah.
Menurutnya, PBNU merupakan organisasi yang menaungi warga NU dari seluruh Indonesia. Karena itu, komposisi kepengurusannya idealnya juga menggambarkan keberagaman daerah, bukan terlalu terkonsentrasi pada satu wilayah.
“PBNU memang bukan PWNU Jatim,” tegasnya.
Gus Lilur kemudian menyinggung posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sama-sama berasal dari Jawa Timur. Ia mempertanyakan jika nantinya posisi strategis lain juga banyak diisi oleh tokoh dari daerah yang sama.
“Rais Aam PBNU - Jawa Timur. Ketum PBNU - Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” katanya.
Ia berharap Gus Kikin memiliki ruang yang cukup untuk menyusun kepengurusan berdasarkan kebutuhan organisasi. Profesionalitas, kemampuan dan keterwakilan wilayah, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan utama.
PBNU, kata Gus Lilur, harus mampu menunjukkan wajah NU secara nasional. Kader dari berbagai daerah seharusnya mendapat kesempatan untuk ikut mengelola organisasi, sepanjang memiliki kapasitas dan kemampuan yang dibutuhkan.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” ujarnya.
Gus Lilur pun meminta Gus Kikin tetap melanjutkan proses penyusunan kepengurusan di tengah berbagai dinamika yang muncul. Ia berharap polemik yang berkembang tidak membuat arah pembentukan kepengurusan bergeser dari kepentingan organisasi.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para Muassis membersamai Panjenengan. Bismillah,” pungkas Gus Lilur. (Rahman)