Komentar |
| HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur). Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA - Menjelang gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang akan memimpin organisasi ke depan, tetapi juga pada arah moral yang akan ditentukan dalam forum tertinggi tersebut. Muktamar bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum krusial yang akan menguji kesetiaan NU terhadap nilai-nilai dasar yang melahirkannya.
Dalam dinamika yang mulai menghangat, isu integritas menjadi sorotan utama. Ketua Umum Netra Bhakti Indonesia (NBI), Khallilur R Abdullah Sahlawiy, menegaskan pentingnya sikap tegas sejak awal, terutama terkait praktik politik uang. Ia mengingatkan bahwa Muktamar harus berdiri di atas fondasi moral yang bersih.
“Politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram,” tegasnya.
Menurutnya, penegasan ini bukan sekadar norma, tetapi menjadi penentu arah perjalanan organisasi. Ia menilai, tanpa komitmen kuat untuk menolak praktik transaksional, Muktamar berisiko berubah menjadi arena kepentingan yang dapat merusak marwah organisasi.
Gus Lilur juga mengingatkan seluruh peserta Muktamar agar tidak terlibat dalam praktik politik uang dalam bentuk apa pun. “Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya. Terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menilai, keterlibatan dalam praktik semacam itu tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi menyeret organisasi ke dalam persoalan hukum serius, termasuk tindak pidana pencucian uang.
“Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU,” katanya.
Lebih jauh, ia mendorong langkah konkret berupa pembersihan internal organisasi. Ia meminta agar pengurus yang terindikasi terlibat korupsi segera disingkirkan demi menjaga integritas lembaga.
“NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan standar yang ditegakkan,” ucapnya.
Sorotan juga diarahkan pada sejumlah isu yang belakangan mencuat dan dinilai turut memengaruhi persepsi publik terhadap NU. Dalam pandangannya, organisasi berbasis moral seperti NU sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga setiap isu yang berkaitan dengan tata kelola kekuasaan harus disikapi dengan serius.
Selain itu, ia menyinggung kecenderungan meningkatnya tarik-menarik kepentingan politik dalam tubuh organisasi. Banyak pihak dinilai melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi kekuasaan, sehingga berupaya masuk dan memengaruhi arah organisasi.
Penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua OC Muktamar pun disebut perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. “Ini bukan soal individu, melainkan soal batas antara pengabdian dan pemanfaatan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa independensi NU harus dijaga agar tidak terjebak menjadi alat kepentingan politik. Jika hal itu terjadi, peran NU sebagai penjaga moral bangsa akan tergerus.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa Muktamar harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepemimpinan NU kepada ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan keteguhan moral. “NU tidak didirikan oleh politisi. Ia didirikan oleh ulama,” katanya.
Menurutnya, hanya dengan kepemimpinan ulama yang alim dan berintegritas, NU dapat menjaga jati dirinya di tengah derasnya arus kepentingan. Ia mengingatkan, ketika logika politik lebih dominan, maka yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga ruh organisasi.
Rangkaian menuju Muktamar akan diawali dengan Konferensi Besar pada 25 April 2026, yang diharapkan menjadi pintu masuk untuk menegaskan komitmen pembenahan internal. Forum ini dinilai sebagai kesempatan awal untuk menunjukkan keseriusan NU dalam merawat integritas dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, Muktamar NU bukan semata tentang siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, melainkan tentang nilai apa yang akan dimenangkan. Jika nilai yang dijunjung adalah integritas dan moralitas, maka NU diyakini akan tetap tegak sebagai pilar bangsa. Namun sebaliknya, jika kepentingan yang mendominasi, maka organisasi besar ini terancam kehilangan arah.
“NU perlu kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar, yaitu menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih,” pungkas Gus Lilur. (Rahman)