Komentar |
| M. Muhri, pada sidang paripurna DPRD Sumenep. Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SUMENEP – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan perlunya perhatian serius terhadap sejumlah sektor vital, mulai kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur. Hal ini menjadi poin utama laporan Reses III Tahun Sidang 2025 yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, M. Muhri, pada sidang paripurna DPRD, Selasa (2/9/2025).
Muhri menuturkan, reses yang digelar 22–29 Agustus 2025 merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat di berbagai dapil. “Hasil reses ini kami harap dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah, sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.
Dalam laporannya, Fraksi PKB menyoroti lambannya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang merebak sejak Januari dan memuncak pada Juli–Agustus. “Ketika ada kasus, seharusnya penanganan dilakukan sejak awal, bukan menunggu hingga menumpuk menjadi KLB. OPD kesehatan harus hadir cepat agar masyarakat merasa terlindungi,” tegas Muhri.
Sementara di bidang pendidikan, ia menilai kualitas layanan masih rendah akibat keterbatasan fasilitas sekolah. “Banyak guru swasta non-ASN yang belum menerima honor layak. Padahal mereka adalah ujung tombak pendidikan dan harus mendapat perhatian serius,” katanya.
Masalah pertanian juga menjadi perhatian. Muhri menegaskan perlunya distribusi pupuk yang mudah diakses oleh petani. “Jangan sampai petani terus-menerus mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. OPD terkait harus peduli agar masalah ini tidak berulang,” ucapnya.
Selain itu, Fraksi PKB menilai pembangunan infrastruktur masih timpang antara daratan dan kepulauan. Jalan poros di sejumlah titik, seperti Tenonan–Astaga Jokotole, Batuputih–Batuputih Daya, serta ruas utama di Nonggunong dan Lenteng, disebut butuh percepatan perbaikan.
Fraksi PKB juga mendorong penambahan program rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. “Kami akan berdiri bersama rakyat dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar pro-masyarakat,” pungkas Muhri. (Tr)