Komentar
 |
| Dr. Lia Istifhama (Ning Lia), DPD RI asal Jawa Timur. Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA – Masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia ternyata menyimpan “bom waktu” yang nyaris luput dari perhatian. Hal ini diungkap langsung oleh Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, usai melakukan pengawasan undang-undang selama masa reses, Senin (11/8/2025).
Dalam laporannya, Ning Lia menyoroti dua isu besar. Pertama, masalah penempatan guru yang jauh dari domisili. Sistem zonasi selama ini hanya diterapkan pada penerimaan siswa, sedangkan guru kerap ditempatkan jauh dari rumah. Dampaknya, ada sekolah yang akhirnya mati suri karena guru memilih mundur—jarak yang terlalu jauh membuat mereka tak sanggup bertahan.
"Kalau tidak segera dibenahi, kasus sekolah tutup karena kekurangan guru akan terus terjadi," tegas Ning Lia. Ia pun merekomendasikan penempatan tenaga pendidik berbasis zonasi atau lokalitas, tanpa mengorbankan kualitas.
Tak berhenti di situ, Ning Lia juga menyoroti maraknya kriminalisasi guru. Menurutnya, banyak kasus yang diviralkan tanpa data akurat, justru membuat anak atau keluarga guru terkena sanksi sosial. Ia mengusulkan pembentukan Unit Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan (UPGTK) sebagai payung hukum dan perlindungan sosial.
Masalah lain yang tak kalah genting adalah lambatnya pemenuhan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). "Anak ABK dan orang tuanya butuh perhatian khusus. Negara harus hadir!" serunya.
Isu kedua datang dari pengawasan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ning Lia menilai integrasi data sosial-ekonomi nasional masih lemah. Ia mendorong pemerintah menjadikan desa sebagai pusat data sosial-ekonomi warga agar program strategis seperti Koperasi Merah Putih bisa tepat sasaran.
"Kalau pusat data ada di desa, semua program akan lebih akurat, dari sosial, pendidikan, kesehatan, sampai ketenagakerjaan," jelasnya.
Sorotan Ning Lia ini memberi sinyal keras, bahwa tanpa perbaikan distribusi guru, perlindungan hukum, sekolah inklusi, dan integrasi data, cita-cita pemerataan pendidikan dan kesejahteraan hanya akan jadi slogan. (Tr)