Komentar |
| Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, JAKARTA - Di tengah meningkatnya dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, wacana mengenai arah gerak organisasi kembali mencuat ke permukaan. HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyuarakan kegelisahan tersebut. Ia menilai, forum muktamar kali ini tidak bisa dilepaskan dari pertaruhan besar terkait identitas dan marwah NU sebagai organisasi keagamaan berbasis keulamaan.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” ujar Gus Lilur dalam sebuah wawancara. Pernyataan itu, menurutnya, menjadi garis tegas yang seharusnya tidak dilanggar dalam perjalanan organisasi.
Dalam pandangannya, perubahan lanskap internal NU saat ini memperlihatkan kecenderungan yang patut diwaspadai. Ia menyoroti munculnya figur-figur dengan latar belakang politik dalam dinamika organisasi, seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. Bahkan, kepemimpinan Yahya Cholil Staquf juga dinilai sebagai bagian dari dinamika yang perlu dibedah secara jernih dalam forum muktamar.
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.
Gus Lilur mengingatkan bahwa kekuatan utama NU sejak awal berdiri terletak pada tradisi keilmuan dan otoritas moral para ulama. Namun, ia melihat adanya pergeseran, di mana panggung organisasi justru lebih sering diisi oleh figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedalaman ilmu.
“Kita ini punya tradisi besar, punya pesantren, punya bahtsul masail. Tapi kenapa justru yang tampil sering kali bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Ia juga menyinggung fenomena internal yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni individu yang memanfaatkan simbol dan kedekatan dengan NU untuk kepentingan personal. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara terbuka dalam muktamar.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan bahwa NU tidak kekurangan figur dengan kualitas keulamaan dan kapasitas intelektual yang mumpuni. Ia menyebut sejumlah nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim sebagai representasi kekayaan sumber daya manusia NU.
“Kalau kita bicara kualitas, ada Nasaruddin Umar, ada Said Aqil Siradj, ada Abdus Salam Shohib, ada Yusuf Chudlory, ada Zulfa Mustofa, juga Bahauddin Nursalim. Mereka jelas kapasitas keulamaannya, jelas intelektualitasnya. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Muktamar NU harus menjadi ruang refleksi sekaligus koreksi total terhadap arah organisasi. Ia berharap para peserta muktamar dapat mengedepankan keberanian moral dalam menentukan pilihan kepemimpinan yang berakar pada tradisi keilmuan, bukan kepentingan pragmatis.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” ujarnya.
Gus Lilur juga menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi NU agar tetap mampu memainkan peran sebagai penjaga moral bangsa. Ia menilai, kedekatan yang terlalu erat dengan kekuasaan justru berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Itu prinsip yang harus kita jaga,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mendorong agar NU kembali memperkuat basis intelektual melalui pengembangan pesantren, tradisi bahtsul masail, dan pemikiran keislaman yang responsif terhadap tantangan zaman. Menurutnya, kekuatan ilmu akan menjadi benteng utama organisasi dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau NU sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU kali ini merupakan momentum bersejarah yang akan menentukan arah perjalanan organisasi ke depan. Ia berharap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan umat dan keberlanjutan nilai-nilai keulamaan.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkas Gus Lilur. (Rahman)