Komentar
 |
| dok: istimewa |
SURABAYA, JURNALREPORTASE.COM – Penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada investasi dan pertumbuhan industri. Konektivitas antardaerah, pemerataan pembangunan, literasi keuangan, hingga kemampuan menghadapi gejolak ekonomi global juga menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) Jawa Timur. Organisasi ini berkomitmen memperluas kontribusi alumni ekonomi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah, otoritas keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Komitmen itu mengemuka dalam pelantikan kepengurusan IKA ISMEI Jatim yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Sabtu (10/10/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan Dialog Ekonomi Jawa Timur 2026 yang membahas berbagai tantangan dan peluang untuk memperkuat perekonomian daerah.
Mengangkat tema “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Resilien, dan Berkelanjutan Menuju Gerbang Baru Nusantara”, forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi Jawa Timur di tengah perubahan lanskap ekonomi nasional dan global.
Ketua IKA ISMEI Jatim, Mahrezaldy Creza, SE., MA., Ak., menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan baru harus menjadi awal bagi kontribusi yang lebih nyata. Menurutnya, potensi alumni yang tersebar di berbagai bidang dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk menghadirkan pemikiran strategis sekaligus memperluas kerja sama dalam pembangunan ekonomi.
“IKA ISMEI Jawa Timur siap mengambil peran aktif sebagai episentrum pemikiran dan aksi kolaboratif. Dengan menyatukan potensi alumni lintas sektor, kami berkomitmen mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat literasi keuangan masyarakat, serta mendorong keterhubungan ekonomi Jawa Timur dengan Nusantara,” kata Mahrezaldy.
Ia berharap IKA ISMEI Jatim dapat menjadi penghubung antara gagasan akademis, kebutuhan dunia usaha, dan arah kebijakan pemerintah. Dengan begitu, pemikiran para alumni ekonomi tidak hanya berhenti dalam ruang diskusi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam dialog tersebut adalah posisi Jawa Timur sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian nasional.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, memaparkan bahwa provinsi ini menyumbang 25,40 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,34 persen terhadap perekonomian nasional.
Capaian tersebut ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta jaringan distribusi yang menghubungkan berbagai wilayah. Jawa Timur memiliki 13 kawasan industri dan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari, yang menjadi bagian dari pengembangan ekosistem industri dan investasi.
Di sektor logistik, Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki peran strategis. Dalam pemaparan tersebut, pelabuhan ini disebut melayani hampir 80 persen pasokan logistik ke 17 provinsi di Indonesia Timur.
Posisi tersebut memberikan peluang besar bagi Jawa Timur untuk semakin memperkuat fungsinya sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi kawasan timur Indonesia. Namun, potensi itu perlu disertai upaya pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti pentingnya mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan. Pemerataan infrastruktur dan penguatan konektivitas dinilai menjadi bagian penting untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Asisten Manajer OJK Provinsi Jawa Timur, Novian Abdi Firdausi, menekankan bahwa literasi keuangan memiliki peran mendasar dalam membangun kesejahteraan finansial. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal berbagai produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara menggunakannya secara bijak.
OJK terus mendorong Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan.
Pada saat yang sama, kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital perlu terus ditingkatkan. Pinjaman online ilegal, penipuan atau scam, serta penyalahgunaan fasilitas pembayaran tunda atau PayLater menjadi sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama.
Novian juga menyoroti keberadaan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dalam upaya penanganan kejahatan keuangan. Selain itu, penguatan Program Penguatan Ekonomi Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Upaya memperkuat ekonomi daerah juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan perdagangan dan distribusi antardaerah. Ketersediaan pangan, misalnya, membutuhkan sistem logistik yang terhubung antara wilayah produsen dan daerah yang menjadi tujuan distribusi.
Bupati Lamandau, Dr. H. Rizky Aditya Putra, S.E., M.M., memaparkan pentingnya membangun sinergi antara Jawa Timur dan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua wilayah.
Jawa Timur memiliki posisi penting sebagai sentra produksi dan lumbung pangan, sedangkan kerja sama dengan daerah mitra dapat membuka peluang pengembangan jaringan distribusi sekaligus memperluas pasar.
Menurut paparan tersebut, kerja sama antardaerah perlu dikembangkan melampaui aktivitas jual beli komoditas. Interkoneksi logistik pangan, standardisasi tenaga kerja, pengembangan UMKM, serta kolaborasi pendidikan tinggi dan vokasi juga menjadi bagian dari agenda yang perlu diperkuat.
Melalui pendekatan tersebut, hubungan ekonomi antardaerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari peningkatan efisiensi distribusi hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sementara itu, dari perspektif ketahanan nasional, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Oki Earlivan Sampurno, Ph.D., menyoroti pentingnya kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi global.
Konsep fluidity policy atau kebijakan adaptif dinilai relevan ketika pemerintah dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi, perubahan pola perdagangan, serta dinamika kebutuhan energi.
Menurut pemaparan tersebut, Indonesia perlu memperkuat diversifikasi sektor ekonomi, mendorong desentralisasi kegiatan ekonomi, dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Langkah-langkah itu dipandang penting untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal sekaligus membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Dalam skenario pembangunan berkelanjutan yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi hingga 6,3 persen turut menjadi salah satu sasaran yang dibahas.
Beragam isu tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan pemerataan wilayah, perluasan akses keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan energi dan pangan.
IKA ISMEI Jatim menilai kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Organisasi alumni ini berupaya menghimpun potensi para lulusan bidang ekonomi dan bisnis di Jawa Timur untuk memberikan pemikiran strategis, mendukung advokasi kebijakan, dan berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, IKA ISMEI Jatim juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang disebut tetap berada di atas rata-rata nasional, meskipun menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan nilai transfer ke daerah.
Apresiasi itu menjadi bagian dari perhatian organisasi terhadap pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan.
Ke depan, IKA ISMEI Jatim berharap sinergi dengan OJK, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Bagi Jawa Timur, tantangannya bukan semata mempertahankan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Lebih dari itu, bagaimana posisi strategis tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat hubungan ekonomi antardaerah, dan menghadirkan manfaat pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
Melalui kepengurusan baru yang telah dilantik, IKA ISMEI Jatim menyatakan kesiapannya mengambil bagian dalam proses tersebut sekaligus mendukung upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (Rahman)