Komentar
 |
| Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA – Gelombang kritik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menguat. Kali ini datang dari pengusaha rokok nasional HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya nama Djaka Budhi Utama dalam persidangan kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di saat yang sama, Djaka tampil dalam konferensi pers memaparkan keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal yang dilakukan aparat gabungan.
Bagi Gus Lilur, dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan itu menghadirkan ironi tersendiri. Di satu sisi, publik disuguhkan klaim keberhasilan penegakan hukum. Namun di sisi lain, muncul fakta-fakta persidangan yang justru menyeret nama pejabat tertinggi di lingkungan Bea Cukai tersebut.
Sebagai pelaku usaha yang selama bertahun-tahun berkecimpung di industri hasil tembakau, Gus Lilur mengaku memahami dinamika pengelolaan cukai dan pentingnya peran Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara. Karena itu, menurutnya, jabatan direktur jenderal harus diisi oleh figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tidak diragukan.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang yang digelar 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” yang tercantum dalam sejumlah amplop cokelat disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Jaksa mengungkap bahwa kode tersebut diduga menerima uang sebesar Rp3 miliar setiap bulan.
Jika dihitung sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, total dana yang disebut mengalir melalui kode tersebut mencapai Rp21 miliar. Sebelumnya, dalam persidangan lain pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengarah kepada Djaka Budhi Utama.
Di tengah sorotan itu, Djaka pada 9 Juni 2026 tampil dalam konferensi pers mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya dan Puspom TNI yang menyita jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Tol JORR.
Operasi tersebut diklaim berhasil mengamankan 8.944.800 batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp13,28 miliar serta potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.
Namun Gus Lilur menilai penindakan tersebut tidak menyentuh persoalan utama yang selama ini merugikan negara.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” kata Gus Lilur.
Menurutnya, penegakan hukum yang efektif seharusnya tidak berhenti pada penyitaan barang atau penangkapan di lapangan, melainkan mampu membongkar jaringan besar yang berada di balik praktik pelanggaran cukai.
Kekecewaan itu membuat Gus Lilur melontarkan kritik yang lebih keras terhadap kepemimpinan Bea Cukai saat ini.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menganggap enteng fakta-fakta yang muncul dalam persidangan KPK. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat ditentukan oleh integritas para pejabat yang memimpinnya.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” tegas Gus Lilur.
Lebih lanjut, ia menyebut Presiden Prabowo membutuhkan tim yang memiliki keberanian, loyalitas kepada negara, serta kemauan menyelesaikan persoalan hingga ke akar. Menurutnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang menjalankannya.
“Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.
Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden membuka ruang bagi tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga kepentingan bangsa. Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai figur yang dinilai layak dipertimbangkan.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa langkah pembenahan di sektor kepabeanan dan cukai tidak boleh berhenti pada slogan maupun pencitraan. Ia berharap Presiden segera mengambil keputusan demi menjaga kehormatan institusi negara.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya. (Rahman)