Komentar |
| Foto: NBI |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA - Ketimpangan dalam industri tembakau nasional kembali menjadi sorotan. Di balik besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, masih tersimpan persoalan lama yang belum terselesaikan: nasib petani yang tertinggal di tengah gemerlap industri rokok. Hal ini disampaikan HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, atau yang dikenal sebagai Gus Lilur, Founder Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG GRUP).
Ia menilai, selama ini industri tembakau Indonesia tumbuh dalam pola yang timpang. Keuntungan besar berputar di level industri, sementara petani sebagai penghasil bahan baku utama justru tidak menikmati hasil yang sepadan. “Selama puluhan tahun, ada jarak yang terlalu lebar antara pabrik dan ladang. Bukan sekadar jarak fisik, tetapi juga jarak sistem yang membuat petani selalu berada di posisi paling lemah,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, petani hanya diposisikan sebagai pemasok tanpa kuasa. Mereka bekerja sejak masa tanam hingga panen, namun tidak memiliki kendali terhadap harga jual. Dalam banyak kasus, harga tembakau ditentukan sepihak dan kerap tidak transparan. “Petani hadir dalam rantai produksi, tetapi tidak pernah menjadi penentu. Mereka hanya menerima, bukan menentukan,” katanya.
Gus Lilur menyoroti ironi yang terjadi di sejumlah daerah penghasil tembakau. Madura, misalnya, dikenal sebagai salah satu lumbung tembakau nasional, namun masih bergelut dengan persoalan kesejahteraan. Ia mempertanyakan kondisi tersebut sebagai sebuah keganjilan dalam sistem ekonomi yang berjalan.
“Yang menanam tetap miskin, yang mengolah menjadi kaya. Ini bukan sekadar ironi, tapi kegagalan sistem yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia mengaku memahami persoalan tersebut bukan dari teori, melainkan dari pengalaman hidup yang dekat dengan dunia tembakau. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa akar masalah terletak pada struktur industri yang tidak berpihak kepada petani.
“Sistem ini membuat nilai tambah berhenti di atas. Sementara yang di bawah hanya mendapatkan sisa. Ini yang harus diubah,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Gus Lilur mendorong perubahan mendasar melalui pembangunan industri berbasis daerah. Ia menawarkan konsep pengembangan pabrik rokok skala UMKM yang tersebar di wilayah penghasil tembakau. Dengan pendekatan ini, hubungan antara petani dan industri diharapkan menjadi lebih dekat dan setara.
“Ketika pabrik hadir di dekat ladang, maka petani tidak lagi berhadapan dengan pasar yang jauh dan tidak pasti. Mereka menjadi bagian langsung dari ekosistem industri,” jelasnya.
Menurutnya, model tersebut juga berpotensi menciptakan harga tembakau yang lebih adil. Rantai distribusi yang lebih pendek akan mengurangi biaya, sekaligus membuka ruang bagi petani untuk mendapatkan nilai jual yang lebih baik.
Di sisi lain, ia menilai harga rokok legal yang semakin tinggi turut menjadi persoalan tersendiri. Mayoritas konsumen rokok berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kenaikan harga justru menciptakan tekanan di pasar.
“Ketika harga semakin tinggi, pasar tidak hilang. Ia justru mencari alternatif lain,” ujarnya.
Fenomena itu, kata dia, menjadi salah satu faktor munculnya rokok ilegal. Namun ia menegaskan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi gejala dari sistem yang tidak seimbang. Solusinya bukan hanya penindakan, tetapi menghadirkan produk legal yang terjangkau,” katanya.
Melalui penguatan pabrik rokok UMKM, ia meyakini akan tercipta keseimbangan baru. Industri menjadi lebih tersebar, petani mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat, dan konsumen memperoleh akses terhadap produk dengan harga yang lebih rasional.
Ia pun menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan sekadar wacana. Langkah awal, menurutnya, telah mulai dijalankan sebagai bagian dari upaya membangun industri yang lebih inklusif.
“Saya percaya, jika ini dilakukan secara luas, maka wajah industri tembakau Indonesia akan berubah. Tidak lagi terpusat, tetapi tumbuh di banyak titik dan memberi manfaat lebih merata,” ujarnya.
Bagi Gus Lilur, perjuangan ini bukan semata urusan bisnis, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial dalam sektor ekonomi yang selama ini dianggap mapan.
“Industri tidak boleh hanya bicara soal keuntungan. Ia harus bicara soal keadilan. Tentang bagaimana mereka yang paling bawah juga merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya industri tembakau yang mandiri dan berpihak pada petani. “Ini adalah panggilan untuk membangun ulang sistem yang lebih adil, dimulai dari ladang hingga ke pasar,” pungkasnya. (Rahman)