Komentar |
| Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur. Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA – Dukungan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura semakin menguat. Seruan itu datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, yang menilai langkah tersebut menjadi solusi paling strategis untuk mengakselerasi kemajuan Pulau Madura.
Menurut Ning Lia, selama puluhan tahun Madura masih tertinggal dibanding wilayah lain di Jawa Timur. Ia menegaskan, tanpa koordinasi langsung dari pemerintah pusat, pembangunan di empat kabupaten Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) akan terus berjalan lambat dan terfragmentasi.
“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan lintas sektor. Masalahnya kompleks dan butuh koordinasi langsung di bawah Presiden,” ujar Ning Lia, Senin (6/10/2025).
Politisi perempuan yang juga dikenal sebagai aktivis sosial itu menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura. Ia menilai, infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik masih belum merata.
“Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik belum merata. Karena itu, badan khusus dibutuhkan untuk menutup kesenjangan wilayah,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, Madura menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor garam, perikanan, minyak dan gas, hingga wisata bahari. Namun, sebagian besar potensi itu belum tergarap karena minimnya infrastruktur dan tumpang tindih regulasi daerah.
“Banyak investor ragu karena terbatasnya infrastruktur dan tumpang tindih regulasi daerah,” ujarnya.
Ning Lia meyakini, pembentukan badan khusus akan membuka jalan bagi investasi yang lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi. Kawasan sekitar Jembatan Suramadu pun bisa dijadikan pusat ekonomi baru, lengkap dengan kawasan industri, logistik, dan wisata terpadu.
“Badan khusus dapat memastikan Suramadu menjadi pusat pertumbuhan baru, dengan kawasan industri, logistik, dan pariwisata,” paparnya.
Lebih jauh, ia menilai selama ini banyak program kementerian di Madura berjalan tanpa sinergi. Hal ini membuat kebijakan pembangunan kerap tidak efektif.
“Empat kabupaten di Madura memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang kuat. Lembaga di bawah Presiden bisa menyatukan arah dan memastikan anggaran nasional tepat sasaran,” jelasnya.
Ning Lia juga menyoroti potensi kelautan Madura yang besar, namun belum tersentuh teknologi modern.
“Diperlukan industrialisasi perikanan dan sistem logistik laut yang efisien agar nelayan tidak terus bergantung pada harga musiman,” tambahnya.
Selain sektor maritim, Ning Lia menegaskan bahwa ribuan pesantren di Madura juga bisa menjadi kekuatan ekonomi baru.
“Pesantren bisa menjadi motor ekonomi jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri,” ungkapnya.
Ia turut menyinggung potensi energi Madura, mulai dari gas alam hingga sumber energi terbarukan seperti angin dan surya yang bisa dikelola secara berkelanjutan untuk masyarakat.
“Lembaga ini bisa mengatur sinergi eksplorasi energi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan badan khusus ini bukan sekadar proyek administratif, tetapi wujud keadilan sosial bagi masyarakat Madura yang telah lama menantikan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Tanpa badan khusus, arah pembangunan Madura akan berubah-ubah setiap kali ganti pejabat atau menteri. Keppres dari Presiden Prabowo akan menjadi jaminan keberlanjutan program,” tegas Ning Lia.
Gagasan tersebut mendapat sambutan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan legislator asal Madura. Di antaranya, Anggota DPR RI Willy Aditya dan Syafiuddin, yang juga menyerukan pembentukan lembaga serupa.
Dukungan serupa datang dari KH. Mohammad Nasih Aschal (Anggota DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (Anggota DPRD Sumenep), serta Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura).
Mereka menilai, Badan Khusus Pengembangan Madura adalah langkah konkret dan realistis untuk memastikan pemerataan pembangunan serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Tr)