Komentar
 |
| Kawendra Lukistian, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra saat menyerahkan bantuan dari Kementan RI dalam Pelantikan PAC HKTI se-Kab.Lumajang. (Dok: istimewa) |
LUMAJANG, JURNALREPORTASE.COM – Penguatan organisasi petani dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan persoalan di sektor pertanian mendapat perhatian yang tepat. Kehadiran pengurus hingga tingkat kecamatan diharapkan bukan sekadar memperluas struktur organisasi, tetapi juga menjadi jembatan bagi petani untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, S.E., M.Sn., saat mengapresiasi terbentuknya kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang hingga tingkat kecamatan.
Menurut Kawendra, keberadaan Pengurus Anak Cabang (PAC) HKTI di setiap kecamatan akan memudahkan pemetaan persoalan pertanian secara lebih dekat dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, aspirasi petani tidak hanya terkumpul, tetapi juga dapat disampaikan kepada pemerintah dengan data yang lebih akurat.
“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan hadir pertama di pelantikan PAC-PAC HKTI di seluruh Kabupaten Lumajang. Dengan hadirnya teman-teman PAC di setiap kecamatan, kita akan lebih tahu permasalahan, harapan, dan dinamika sektor pertanian langsung di tingkat kecamatan,” ujar Kawendra.
Ia menilai, persoalan yang dihadapi petani di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, pengurus HKTI di tingkat kecamatan memiliki peran strategis untuk menggali kebutuhan petani sekaligus memastikan berbagai kendala yang muncul tidak luput dari perhatian.
Melalui struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat bawah, proses pengumpulan informasi dan penyampaian keluhan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani.
“Jadi mudah-mudahan nanti datanya jauh lebih akurat, ketika ada keluhan bisa jauh lebih segera sampainya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan juga diarahkan pada kebijakan pangan nasional melalui diskusi bersama perwakilan Kementerian Pertanian dan pengurus HKTI. Forum ini menjadi ruang untuk membicarakan berbagai tantangan sektor pertanian sekaligus memperkuat komitmen terhadap kemandirian pangan Indonesia.
Kawendra menegaskan, kemandirian pangan memiliki arti penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurutnya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan bagian dari upaya menjaga kemerdekaan sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa.
“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kemerdekaan sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh bagaimana pangannya bisa mandiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi stok beras nasional yang disebutnya mencukupi. Bahkan, sebagian beras Indonesia telah diekspor ke negara tetangga. Kondisi tersebut dipandang sebagai salah satu perkembangan dalam upaya mewujudkan swasembada beras dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok pangan. Kesejahteraan petani dan kemampuan mereka menghadapi berbagai persoalan di lapangan juga perlu menjadi perhatian. Dalam konteks inilah, Kawendra berharap HKTI dapat memainkan peran lebih aktif sebagai penghubung antara petani dan pemerintah.
Khusus di Kabupaten Lumajang, ia berharap terbentuknya kepengurusan HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi yang berjalan efektif, menurutnya, dapat membantu memperlancar koordinasi, mempercepat penyampaian aspirasi, serta mendorong agar persoalan petani mendapat penanganan yang sesuai.
“Kita berharap Kabupaten Lumajang ke depannya jauh lebih maju, para petani lebih sejahtera, dan masyarakat lebih bahagia dengan tersedianya pangan yang baik,” ungkapnya.
Selain menyoroti penguatan organisasi petani, Kawendra turut mengingatkan pentingnya pelaksanaan program pemerintah pusat secara tepat sasaran. Ia berharap berbagai program yang ditujukan untuk masyarakat dapat menjangkau penerima yang berhak dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Harapan kita, berbagai program pemerintah pusat bisa diterima masyarakat yang memang berhak, tidak salah sasaran, dan betul-betul dioptimalkan supaya memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Rahman)