Komentar |
| Surokim, Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Foto: istimewa |
JURNALREPORTASE.COM, SURABAYA – Gagasan pembentukan badan khusus untuk percepatan pembangunan Madura kembali mencuat. Usulan yang digagas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan XI (Madura), Willy Aditya, mendapat dukungan positif dari kalangan akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
Akademisi UTM, Surokim, menilai wacana tersebut sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan di pulau garam. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di empat kabupaten di Madura masih jauh di atas rata-rata Jawa Timur. Sampang mencatat 20,83%, Bangkalan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%, sementara rata-rata provinsi hanya 10,55%.
“Apapun namanya, Madura memang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wilayah ini punya potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dan Indonesia timur. Tapi upaya itu hanya bisa terwujud jika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan,” tegas Surokim, Minggu (21/9/2025).
Sebelumnya, Willy Aditya menyoroti terhentinya konsolidasi pembangunan di Madura sejak Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) dibubarkan. Padahal, menurutnya, Madura menyimpan potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, hasil alam, hingga energi terbarukan.
“Pemerintah pusat perlu membuat semacam otorita atau badan pengembangan kawasan strategis agar potensi Madura tidak lagi terbengkalai. Saya akan terus memperjuangkan ini bersama legislator dari Madura, karena memajukan Madura adalah komitmen bersama,” ujar Willy.
Lebih lanjut, Surokim yang juga Wakil Rektor UTM menekankan, badan khusus minimal dapat menyatukan arah pembangunan di empat kabupaten Madura. Menurutnya, ego sektoral dan keterbatasan APBD daerah menjadi penghambat utama.
“APBD di empat kabupaten masih terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur sangat tinggi. Maka, dukungan pembiayaan pusat mutlak diperlukan. Jika ingin cepat, payung hukum berupa Kepres sudah cukup realistis,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan harus berjalan beriringan. “Infrastruktur dasar adalah kunci. Kalau ini diperbaiki, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan muncul. Dua sektor itu saling menguatkan untuk membuka peluang investasi di Madura,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan dari kalangan legislatif dan akademisi, usulan pembentukan badan khusus diyakini akan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan di Madura. (Tr)